Lampiran II : Keputusan Musyawarah Nasional
VII FKPPI – 2003
Nomor
: Skep-04/MUNAS VII/FKPPI/X/2003
Tanggal :
14 Oktober 2003.
ANGGARAN
RUMAH TANGGA
BAB
I
U M
U M
Pasal 1
ANGGARAN RUMAH TANGGA INI
MERUPAKAN URAIAN / PENJABARAN DAN ATAU MEMUAT HAL-HAL YANG TIDAK ATAU BELUM
DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR.
BAB
II
LANDASAN DAN
PEDOMAN JUANG FKPPI
Pasal 2
(1). SEMANGAT SUMPAH PEMUDA,
ADALAH SEMANGAT KEPELOPORAN YANG MENGUTAMAKAN PERSATUAN DAN KESATUAN.
(2). SEMANGAT JUANG 45 ADALAH SEMANGAT
RELA BERKORBAN DAN PANTANG MENYERAH.
(3). SEMANGAT SAPTA MARGA DAN TRI BRATA
ADALAH SEMANGAT PENGABDIAN DAN DISIPLIN.
Pasal 3
(1). IKRAR KELUARGA BESAR FKPPI PADA
HAKEKATNYA MERUPAKAN KESEPAKATAN PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI
TNI-POLRI DALAM MEMBENTUK WADAH PERJUANGAN.
(2). TEKAD KELUARGA BESAR FKPPI
MERUPAKAN PENGEJAWANTAHAN DARI IKRAR FKPPI UNTUK MEWUJUDKAN CITA-CITA DAN
MERUPAKAN PENGGUGAH SEMANGAT DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN DAN PERJUANGAN KELUARGA
BESAR FKPPI.
(3). GERAK JUANG KELUARGA BESAR FKPPI
ADALAH KERANGKA PERJUANGAN DALAM MENDHARMA BAKTIKAN DIRI UNTUK MENCAPAI TUJUAN
NASIONAL.
(4). MOTIVASI JUANG KELUARGA BESAR FKPPI
ADALAH SWA DHARMA EKA KERTA YANG BERARTI MANDIRI DALAM TEKAD UNTUK BERBAKATI
PADA BANGSA DAN NEGARA.
(5). PEDOMAN JUANG KELUARGA BESAR FKPPI
MERUPAKAN LAMPIRAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI ANGGARAN RUMAH TANGGA INI.
(6). TATA CARA PENGGUNAAN PEDOMAN JUANG
KELUARGA BESAR FKPPI DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.
BAB III
K E A N G G
O T A A N
Pasal 4
(1). ANGGOTA FKPPI ADALAH WARGA NEGARA
INDONESIA YANG MEMENUHI PERSYARATAN KEANGGOTAAN DAN MENGIKAT DIRINYA DENGAN
ORGANISASI.
(2). KETENTUAN SELANJUTNYA MENGENAI
PERSYARATAN KEANGGOTAAN DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.
Pasal 5
(1). ANGGOTA BIASA ADALAH : PUTRA PUTRI
PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI.
(2). ANGGOTA LUAR BIASA ADALAH :
a.
PUTRA PUTRI PEGAWAI NEGRI SIPIL
TNI-POLRI, BAIK YANG MASIH AKTIF MAUPUN YANG TELAH DIBERHENTIKAN DENGAN HAK
PENSIUN.
b.
ISTRI/SUAMI ANGGOTA BIASA FKPPI
c.
ANAK DARI ANGGOTA BIASA FKPPI
(3). SYARAT KEANGGOTAAN AYAT (1) DAN (2)
DIATAS HARUS DIKUATKAN DENGAN SURAT
BUKTI YANG SAH DAN BENAR DARI INSTANSI YANG BERWENANG.
(4). ANGGOTA KEHORMATAN ADALAH TOKOH
PERORANGAN BAIK TNI-POLRI MAUPUN SIPIL YANG BERJASA BESAR TERHADAP KELUARGA
BESAR FKPPI.
(5). SETIAP ANGGOTA KEHORMATAN DIUSULKAN
OLEH KELUARGA BESAR FKPPI DAN DITETAPKAN OLEH PENGURUS PUSAT DENGAN
SEPENGETAHUAN DEWAN PEMBINA.
Pasal 6
(1). SETIAP
ANGGOTA ;
a.
MEMPEROLEH PERLAKUAN YANG SAMA
DARI/UNTUK ORGANISASI.
b.
MENGELUARKAN PENDAPAT DAN MENGAJUKAN
USUL ATAU SARAN.
c.
MEMPEROLEH KESEMPATAN UNTUK MENGIKUTI
KEGIATAN DAN PENDIDIKAN KADER DARI ORGANISASI.
(2). SETIAP
ANGGOTA BIASA MEMPUNYAI HAK MEMILIH DAN DIPILIH.
Pasal 7
(1). SETIAP ANGGOTA BERKEWAJIBAN ;
a.
MENJUNJUNG TINGGI NAMA DAN KEHORMATAN
ORGANISASI.
b.
MENGHAYATI DAN MENGAMALKAN LANDASAN DAN
PEDOMAN PERJUANGAN FKPPI.
c.
MENTAATI DAN MELAKSANAKAN ANGGARAN
DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA SELURUH KEPUTUSAN ORGANISASI.
Pasal 8
(1). SETIAP ANGGOTA KEHILANGAN
KEANGGOTAAN/BERHENTI SEBAGAI ANGGOTA KARENA :
a.
MENINGGAL DUNIA.
b.
ATAS PERMINTAAN SENDIRI YANG
DISAMPAIKAN KEPADA PENGURUS SETEMPAT SECARA TERTULIS.
c.
DIBERHENTIKAN KARENA MEMBUAT
KESALAHAN-KESALAHAN YANG MERUGIKAN ORGANISASI SECARA SENGAJA DAN MELANGGAR
SEMUA KETENTUAN-KETENTUAN ORGANISASI YANG DITETAPKAN.
d.
PINDAH KEWARGANEGARAAN.
(2). SETIAP ANGGOTA YANG AKAN
DIBERHENTIKAN BERHAK MEMBELA DIRI DALAM RAPAT YANG DIADAKAN UNTUK ITU.
(3). TATA CARA PELAKSANAANNYA DIATUR
DALAM PERATURAN ORGANISASI.
Pasal 9
(1). SETIAP ANGGOTA BERHAK MENDAPATKAN
KARTU TANDA ANGGOTA SESUAI DENGAN STATUS KEANGGOTAANNYA
(2). BENTUK KARTU ANGGOTA DAN TATA CARA
PENGGUNAANNYA DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.
BAB
IV
K
A D E R
Pasal
10
(1).
SYARAT KADER ;
a. MEMPUNYAI KUALIFIKASI/KEMAMPUAN
b. MEMPUNYAI WAWASAN KEBANGSAAN
c. MEMILIKI PENDIDIKAN/KEAHLIAN YANG MEMADAI
d.
TELAH MEMILIKI PROSES KADERISASI
FORMAL, INTERN DAN ATAU EKSTERN.
e.
MEMPUNYAI DEDIKASI DAN LOYALITAS YANG
TINGGI TERHADAP ORGANISASI, BANGSA DAN NEGARA.
(2). LEMBAGA PENGELOLA KADER DIBENTUK
DITINGKAT PUSAT, DAERAH DAN CABANG.
(3). KETENTUAN MENGENAI LEMBAGA
PENGELOLA KADER DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI
BAB V
DEWAN PEMBINA
Pasal 11
(1). DEWAN PEMBINA FKPPI DITINGKAT PUSAT
ADALAH ; PANGLIMA TNI, KAPOLRI, KEPALA STAF ANGKATAN DAN KETUA UMUM PEPABRI.
(2). DEWAN PEMBINA FKPPI DITINGKAT
DAERAH ADALAH ; PANGDAM/DANREM, KAPOLDA, PANGARMA, KOMANDAN TNI AL, POANGKOOPS
AU/KOMANDAN TNI AU DAN KETUA DAERAH PEPABRI.
(3). DEWAN PEMBINA FKPPI DITINGKAT
CABANG ADALAH ; DANDIM, KAPOLRES, KOMANDAN SATUAN DAN KETUA CABANG PEPABRI.
Pasal 12
WEWENANG DEWAN PEMBINA
PADA SEMUA TINGKATAN ADALAH ; MEMBERIKAN PETUNJUK SARAN DAN BANTUAN KEPADA
PENGURUS FKPPI DALAM MENJALANKAN SELURUH KEGIATAN/PERAN ORGANISASI
BAB VI
DEWAN PENASEHAT
Pasal 13
(1). DEWAN PENASEHAT ADALAH TOKOH-TOKOH FKPPI YANG
BERADA DI TINGKAT PUSAT MAUPUN TINGKAT DAERAH DAN CABANG.
(2). PERSONALIA DEWAN PENASEHAT DIPILIH DAN DISAHKAN
PADA MUSYAWARAH FKPPI PADA MASING-MASING TINGKATAN.
Pasal 14
WEWENANG
DEWAN PENASEHAT ADALAH ;
- MEMBERIKAN SARAN, NASEHAT DAN BANTUAN KEPADA PENGURUS FKPPI BAIK DIMINTA MAUPUN TIDAK.
- MEMBERIKAN PENDAPAT DAN SARAN KEPADA DEWAN PEMBINA SESUAI DENGAN TINGKATANNYA.
BAB VII
SUSUNAN PENGURUS
Pasal 15
(1). PENGURUS PUSAT BERSIFAT KOLEKTIF
YANG TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS DEPARTEMEN.
(2). PENGURUS HARIAN DITINGKAT PUSAT
DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH MUSYAWARAH NASIONAL ATAU MUSYAWARAH NASIONAL LUAR
BIASA YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.
(3). a. SALAH SATU KETUA PP. FKPPI,
DIISI OLEH KETUA UMUM PP. GM FKPPI.
b.
SALAH SATU WAKIL SEKJEN PP. FKPPI, DIISI OLEH SEKJEN PP. GM FKPPI.
(4). PENGURUS
HARIAN DITINGKAT PUSAT TERDIRI DARI :
a.
SEORANG KETUA UMUM.
b.
BEBERAPA KETUA
c.
SEORANG SEKRETARIS JENDERAL
d.
BEBERAPA ORANG WAKIL SEKRETARIS
JENDERAL
e.
SEORANG BENDAHARA UMUM
f.
BEBERAPA ORANG BENDAHARA.
(5). PENGURUS DEPARTEMEN DIPILIH DAN
DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS HARIAN PENGURUS PUSAT FKPPI.
(6). SETIAP DEPARTEMEN TERDIRI DARI 2
(DUA) ORANG.
(7). PLENO PENGURUS PUSAT TERDIRI DARI
PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS DEPARTEMEN.
(8). SETIAP ANGGOTA PENGURUS SEBAIKNYA
BERDOMISILI DI IBUKOTA NEGARA.
Pasal 16
(1). PENGURUS DAERAH BERSIFAT KOLEKTIF
YANG TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS BIRO.
(2). PENGURUS HARIAN DITINGKAT DAERAH
DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH MUSYAWARAH DAERAH ATAU MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA
YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.
(3). a. SALAH SATU WAKIL KETUA PD
FKPPI, DIISI OLEH KETUA PD GM FPPI
b.
SALAH SATU WAKIL SEKRETARIS PD FKPPI, DIISI OLEH SEKRETARIS PD GM FKPPI.
(4). PENGURUS
HARIAN DITINGKAT DAERAH TERDIRI DARI ;
a.
SEORANG KETUA
b.
BEBERAPA ORANG WAKIL KETUA
c.
SEORANG SEKRETARIS
d.
BEBERAPA ORANG WAKIL SEKRETARIS
e.
SEORANG BENDAHARA
f.
BEBERAPA ORANG WAKIL BENDAHARA.
(5). PENGURUS BIRO, DIPILIH DAN
DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS HARIAN PENGURUS DAERAH FKPPI.
(6). SETIAP
PENGURUS BIRO TERDIRI DARI 2 (DUA) ORANG
(7). PLENO PENGURUS DAERAH TERDIRI DARI
PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS BIRO.
(8). SETIAP ANGGOTA PENGURUS DAERAH
SEBAIKNYA BERDOMISILI DIIBUKOTA PROVINSI.
Pasal 17
(1). PENGURUS CABANG BERSIFAT KOLEKTIF
YANG TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS BAGIAN.
(2). PENGURUS HARIAN DITINGKAT CABANG
DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH MUSYAWARAH CABANG ATAU MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA
YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.
(3). a. SALAH SATU WAKIL KETUA PC
FKPPI, DIISI OLEH KETUA PC GM FPPI
b.
SALAH SATU WAKIL SEKRETARIS PC FKPPI, DIISI OLEH SEKRETARIS PC GM FKPPI.
(4). PENGURUS
HARIAN DITINGKAT CABANG TERDIRI DARI ;
a.
SEORANG KETUA
b.
BEBERAPA ORANG WAKIL KETUA
c.
SEORANG SEKRETARIS
d.
BEBERAPA ORANG WAKIL SEKRETARIS
e.
SEORANG BENDAHARA
f.
BEBERAPA ORANG WAKIL BENDAHARA.
(5). PENGURUS BAGIAN DIPILIH DAN
DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS HARIAN PENGURUS CABANG FKPPI.
(6). SETIAP
PENGURUS BAGIAN TERDIRI DARI 2 (DUA) ORANG
(7). PLENO PENGURUS CABANG TERDIRI DARI
PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS BAGIAN.
(8). SETIAP ANGGOTA PENGURUS CABANG
SEBAIKNYA BERDOMISILI DIIBUKOTA KABUPATEN/KOTA MADYA ATAU KOTA
ADMINISTRATIF
BAB VIII
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS
Pasal 18
PENGURUS PUSAT MEMPUNYAI
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI BERIKUT :
a.
MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN YANG
DIHASILKAN OLEH MUNAS, FKPPI DAN SEGALA KEPUTUSAN-KEPUTUSAN ORGANISASI.
b. MEMPERHATIKAN DAN MELAKSANAKAN SARAN,
PETUNJUK MAUPUN PENGARAHAN DARI DEWAN PEMBINA, DAN MEMPERHATIKAN SARAN, NASEHAT
DARI DEWAN PENASEHAT.
c. .MEMBERIKAN APERTANGGUNG JAWABAN KEPADA MUNAS.
d. MENYUSUN, MENSAHKAN DAN MEMBERHENTIKAN
LEMBAGA-LEMBAGA DITINGKAT PUSAT.
e. MENGUKUHKAN DAN MENSAHKAN PENGURUS DAERAH
f. MEMPERHATIKAN USUL-USUL DARI PENGURUS
DAERAH
g. MENGUSULKAN DAN MENETAPKAN ANGGOTA
KEHORMATAN FKPPI
h. DAPAT MEMBERHENTIKAN KEANGGOTAAN SESUAI
DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.
Pasal 19
PENGURUS DAERAH MEMPUNYAI
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI BERIKUT :
a. MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN YANG
DIHASILKAN OLEH MUNAS, MUSDA FKPPI DAN SEGALA KEPUTUSAN-KEPUTUSAN ORGANISASI.
b. MEMPERHATIKAN DAN MELAKSANAKAN SARAN,
PETUNJUK MAUPUN PENGARAHAN DARI DEWAN PEMBINA, DAN MEMPERHATIKAN SARAN
NASEHAT DARI DEWAN PENASEHAT MAUPUN PENGURUS PUSAT
c. .MEMBERIKAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA MUSDA.
d. MENYUSUN, MENSAHKAN DAN MEMBERHENTIKAN
LEMBAGA-LEMBAGA DITINGKAT DAERAH.
e. MENGUKUHKAN DAN MENSAHKAN SUSUNAN PENGURUS
CABANG.
f. MEMPERHATIKAN USUL-USUL DARI PENGURUS
CABANG.
g. DAPAT MEMBERHENTIKAN KEANGGOTAAN SESUAI
DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.
Pasal 20
PENGURUS CABANG MEMPUNYAI
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI BERIKUT :
a. MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN YANG
DIHASILKAN OLEH MUNAS, MUSDA FKPPI DAN SEGALA KEPUTUSAN-KEPUTUSAN ORGANISASI.
b. MEMPERHATIKAN DAN MELAKSANAKAN SARAN,
PETUNJUK MAUPUN PENGARAHAN DARI DEWAN PEMBINA, DAN MEMPERHATIKAN SARAN
NASEHAT DARI DEWAN PENASEHAT MAUPUN PENGURUS PUSAT DAN PENGURUS DAERAH.
c. .MEMBERIKAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA MUSCAB.
d. MENYUSUN, MENSAHKAN DAN MEMBERHENTIKAN
LEMBAGA-LEMBAGA DITINGKAT CABANG.
e. MEMPERHATIKAN USUL-USUL DARI ANGGOTA.
f. DAPAT MEMBERHENTIKAN KEANGGOTAAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.
BAB IX
KETENTUAN MENGENAI PENGURUS DAN KEPENGURUSAN
Pasal 21
KETENTUAN
MENGENAI PENGURUS ADALAH SEBAGAI BERIKUT ;
a.
SEMUA PERSONALIA DISEMUA TINGKATAN
HARUS MEMILIKI KUALIFIKASI KADER FKPPI SESUAI DENGAN TINGKATANNYA.
b. MAMPU BEKERJA SAMA SECARA KOLEKTIF SERTA
MENGEMBANGKAN ORGANISASI.
c. DAPAT MELUANGKAN WAKTU DAN SANGGUP BEKERJA
AKTIF DALAM MELAKSANAKAN TUGAS ORGANISASI.
d. TIDAK MERANGKAP JABATAN STRUKTURAL
ORGANISASI FKPPI.
e. SEMUA PERSONALIA DI SEMUA TINGKATAN
KEPENGURUSAN DIUTAMAKAN BERUSIA DIATAS 40 TAHUN (EMPAT PULUH ) TAHUN KEATAS.
Pasal 22
KETENTUAN MENGENAI
KEPENGURUSAN DISEMUA TINGKATAN, WAJIB MENJAGA DAN MENGAWASI PELAKSANAAN
PERATURAN-PERATURAN ORGANISASI YANG TELAH DITETAPKAN AGAR DITAATI OLEH
ANGGOTA.
Pasal 23
(1). DITINGKAT PUSAT DIBENTUK
DEPARTEMEN, DITIGKAT DAERAH DIBENTUK BIRO, DITINGKAT CABANG DIBENTUK BAGIAN.
(2). DEPARTEMEN/BIRO/BAGIAN ADALAH
KELENGKAPAN ORGANISASI YANG MERUPAKAN SARANA PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM SATUAN
ADMINISTRASI KEPENGURUSAN.
(3). DEPARTEMEN TERDIRI DARI ;
a.
ORGANISASI, KEANGGOTAAN DAN KADERISASI;
b.
PENERANGAN, PENERBITAN DAN MASS MEDIA;
c.
PEMUDA;
d.
WANITA
e.
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA;
f. PENGABDIAN
MASYARAKAT;
g.
HUKUM;
h.
TENAGA KERJA;
i. KOPERASI DAN WIRASWASTA;
j. KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP;
k.
CENDIKIAWAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI;
l. KERJASAMA LUAR NEGERI;
m. SENI
BUDAYA;
n.
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.
(4). JENIS BIRO, BAGIAN DAPAT
DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN.
BAB X
LEMBAGA, KOPERASI DAN YAYASAN
Pasal 24
(1). LEMBAGA MERUPAKAN BAGIAN DARI FKPPI
YANG BERNAMA LEMBAGA SWA DHARMA EKA KERTA YANG DIBENTUK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
UNTUK MENINGKATKAN PERAN ANGGOTA SESUAI POTENSI MASING-MAMSING.
(2). FUNGSI LEMBAGA ADALAH
MENYELENGGARAKAN KEGIATAN DALAM BIDANG PROFESI, MINAT DAN BAKAT DALAM RANGKA
MEMPERLUAS JANGKAUAN PARTISIPASI KEPADA MASYARAKAT.
(3). KETENTUAN TENTANG PEMBENTUKAN,
JENIS DAN MEKANISME KERJA LEMBAGA DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.
Pasal 25
(1). KOPERASI MERUPAKAN BADAN
DILINGKUNGAN KELUARGA BESAR FKPPI DENGAN NAMA SWA DHARMA EKA KERTA
DISINGKAT KOPSWADEK.
(2)
BERANGGOTAKAN ANGGOTA KELUARGA BESAR
FKPPI.
(3). MERUPAKAN WAHANA UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN ANGGOTA
(4). KETENTUAN TENTANG HUBUNGAN KOPERASI
DAN KEPENGURUSANNYA, DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.
Pasal 26
(1). YAYASAN ADALAH BADAN HUKUM TETAP
YANG SECARA ORGANISATORIS MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI
ORGANISASI KELUARGA BESAR FKPPI, DENGAN NAMA YAYASAN SWA DHARMA EKA KERTA DAN
HANYA DITINGKAT PUSAT.
(2). YAYASAN MERUPAKAN MITRA PERJUANGAN
KELUARGA BESAR FKPPI DALAM MENUNJANG TUJUAN ORGANISASI.
(3). KETENTUAN TENTANG MEKANISME DAN
HUBUNGAN KERJA YAYASAN DENGAN KEPENGURUSAN, DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.
BAB XI
PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 27
(1). PESERTA MUSYAWARAH NASIONAL TERDIRI
DARI ;
a. DEWAN
PEMBINA PUSAT;
b. DEWAN
PENASEHAT PUSAT;
c.
PENGURUS PUSAT;
d. UNSUR
PENGURUS DAERAH;
e. UNSUR
PENGURUS CABANG.
(2). PESERTA MUSYAWARAH NASIONAL
LUAR BIASA TERDIRI DARI ;
a. DEWAN
PEMBINA PUSAT;
b. DEWAN
PENASEHAT PUSAT;
c.
PENGURUS PUSAT;
d. UNSUR
PENGURUS DAERAH;
e. UNSUR
PENGURUS CABANG.
(3). PESERTA MUSYAWARAH DAERAH TERDIRI
DARI ;
a. DEWAN
PEMBINA DAERAH;
b. DEWAN
PENASEHAT DAERAH;
c. UNSUR
PENGURUS PUSAT;
d.
PENGURUS DAERAH;
e. UNSUR
PENGURUS CABANG.
(4). PESERTA MUSYAWARAH DAERAH LUAR
BIASA TERDIRI DARI ;
a. DEWAN
PEMBINA DAERAH;
b. DEWAN
PENASEHAT DAERAH;
c. UNSUR
PENGURUS PUSAT;
d.
PENGURUS DAERAH;
e. UNSUR
PENGURUS CABANG.
(5). PESERTA MUSYAWARAH CABANG TERDIRI
DARI ;
a. DEWAN
PEMBINA CABANG;
b. DEWAN
PENASEHAT CABANG;
c. UNSUR
PENGURUS DAERAH;
d.
PENGURUS CABANG;
e.
PERWAKILAN KECAMATAN/KADER.
(6). PESERTA MUSYAWARAH CABANG LUAR
BIASA TERDIRI DARI ;
a. DEWAN
PEMBINA CABANG;
b. DEWAN
PENASEHAT CABANG;
c. UNSUR
PENGURUS DAERAH;
d.
PENGURUS CABANG;
e.
PERWAKILAN KECAMATAN/KADER.
Pasal 28
(1). PESERTA RAPAT PIMPINAN PUSAT
TERDIRI DARI ;
a. DEWAN
PEMBINA PUSAT;
b. DEWAN
PENASEHAT PUSAT;
c. PENGURUS
PUSAT;
d. UNSUR
PENGURUS DAERAH
(2). PESERTA RAPAT PIMPINAN DAERAH
TERDIRI DARI ;
a. DEWAN
PEMBINA DAERAH;
b. DEWAN
PENASEHAT DAERAH;
c. UNSUR
PENGURUS PUSAT;
d.
PENGURUS DAERAH;
e. UNSUR
PENGURUS CABANG.
(3). PESERTA RAPAT PIMPINAN CABANG
TERDIRI DARI ;
a. DEWAN
PEMBINA CABANG;
b. DEWAN
PENASEHAT CABANG;
c. UNSUR
PENGURUS DAERAH;
d.
PENGURUS CABANG;
e.
PERWAKILAN KECAMATAN/KADER.
Pasal 29
(1). PESERTA RAPAT KERJA NASIONAL
TERDIRI DARI ;
a. DEWAN
PEMBINA PUSAT;
b. DEWAN
PENASEHAT PUSAT;
c.
PENGURUS PUSAT;
d. UNSUR
PENGURUS DAERAH.
(2). PESERTA RAPAT KERJA DAERAH TERDIRI
DARI ;
a. UNSUR
PENGURUS PUSAT ;
b. DEWAN
PEMBINA DAERAH;
c. DEWAN
PENASEHAT DAERAH;
d.
PENGURUS DAERAH;
e. UNSUR
PENGURUS CABANG
(3). PESERTA RAPAT KERJA CABANG TERDIRI
DARI ;
a. UNSUR
PENGURUS DAERAH;
b. DEWAN
PEMBINA CABANG;
c. DEWAN
PENASEHAT CABANG;
d.
PENGURUS CABANG;
e.
PERWAKILAN KECAMATAN/KADER.
Pasal 30
RAPAT PENGURUS TERDIRI DARI ;
1.
RAPAT PENGURUS LENGKAP (PLENO);
2.
RAPAT PENGURUS HARIAN;
3.
RAPAT PENGURUS LENGKAP DIPERLUAS;
4.
RAPAT PENGURUS HARIAN DIPERLUAS;
5.
RAPAT PENGURUS LAINNYA;
Pasal 31
RAPAT DEWAN PEMBINA
TERDIRI DARI :
1.
RAPAT DEWAN PEMBINA LENGKAP;
2.
RAPAT DEWAN PEMBINA LENGKAP DIPERLUAS.
Pasal 32
RAPAT DEWAN PENASEHAT
TERDIRI DARI :
1.
RAPAT DEWAN PENASEHAT LENGKAP;
2.
RAPAT DEWAN PENASEHAT DIPERLUAS.
BAB
XII
WEWENANG MUSYAWARAH
DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 33
(1). WEWENANG
MUSYAWARAH NASIONAL MELIPUTI :
a.
MENYEMPURNAAN DAN MENETAPKAN ANGGARAN
DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA;
b.
MENETAPKAN PROGRAM UMUM DAN
KEBIJAKSANAAN ORGANISASI;
c.
MENETAPKAN DEWAN PEMBINA PUSAT;
d.
MEMILIH, MENGANGKAT DAN MENETAPKAN
DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS PUSAT;
e.
MENILAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS
PUSAT;
f.
MENETAPKAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG
DIANGGAP PERLU.
(2). DIADAKAN
5 (LIMA) TAHUN
SEKALI;
(3)
DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS PUSAT.
Pasal 34
(1). MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA
ADALAH MUSYAWARAH TERTINGGI SETINGKAT MUNAS.
(2) DIADAKAN APABILA DIPANDANG
PERLU.
(3) DAPAT DIADAKAN ATAS
REKOMENDASI BERSAMA ANTARA PENGURUS PUSAT, DEWAN PEMBINA DAN DEWAN
PENASEHAT ATAU USUL SEKURANG-KURANGNYA 2/3 JUMLAH PENGURUS DAERAH.
(4) DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS PUSAT.
PasaL 35
(1). WEWENANG
MUSYAWARAH DAERAH MELIPUTI :
a.
MENYUSUN PROGRAM DAERAH DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM UMUM;
b.
MENETAPKAN DEWAN PEMBINA DAERAH;
c.
MEMILIH, MENGANGKAT DAN MENETAPKAN
DEWAN PENASEHAT DAERAH DAN PENGURUS DAERAH;
d.
MENILAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
PENGURUS DAERAH;
e.
MENETAPKAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG
DIANGGAP PERLU.
(2). DIADAKAN
5 (LIMA) TAHUN
SEKALI;
(3)
DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS DAERAH.
Pasal 36
(1). MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA ADALAH
MUSYAWARAH TERTINGGI SETINGKAT MUSDA.
(2) DIADAKAN APABILA DIPANDANG
PERLU.
(3) DAPAT DIADAKAN ATAS
REKOMENDASI BERSAMA ANTARA PENGURUS DAERAH, DEWAN PEMBINA DAERAH DAN DEWAN
PENASEHAT DAERAH ATAU USUL SEKURANG-KURANGNYA 2/3 JUMLAH PENGURUS CABANG.
(4) DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS
DAERAH.
Pasal 37
(1). WEWENANG
MUSYAWARAH CABANG MELIPUTI :
a.
MENYUSUN PROGRAM CABANG DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM UMUM;
b.
MENETAPKAN DEWAN PEMBINA CABANG;
c.
MEMILIH, MENGANGKAT DAN MENETAPKAN
DEWAN PENASEHAT CABANG DAN PENGURUS CABANG;
d.
MENILAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
PENGURUS CABANG;
e.
MENETAPKAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG
DIANGGAP PERLU.
(2). DIADAKAN
5 (LIMA) TAHUN
SEKALI;
(3)
DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS CABANG.
Pasal 38
(1). MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA ADALAH
MUSYAWARAH TERTINGGI SETINGKAT MUSCAB.
(2) DIADAKAN APABILA DIPANDANG
PERLU.
(3) DAPAT DIADAKAN ATAS
REKOMENDASI BERSAMA ANTARA PENGURUS CABANG, DEWAN PEMBINA CABANG DAN DEWAN
PENASEHAT CABANG.
(4) DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS
CABANG.
Pasal 39
(1) RAPAT-RAPAT PIMPINAN DITINGKAT
PUSAT / DAERAH / CABANG BERWENANG MENETAPKAN / MEMUTUSKAN HAL-HAL MENDESAK YANG
DIHADAPI OLEH ORGANISASI.
(2). KEPUTUSAN RAPAT-RAPAT PIMPINAN
TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA.
(3). RAPAT-RAPAT PIMPINAN
DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS SESUAI DENGAN TINGKATANNYA.
Pasal 40
(1) WEWENANG RAPAT KERJA NASIONAL
MELIPUTI :
a.
MENGEVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
PENGURUS PUSAT;
b.
MENETAPKAN PROGRAM KERJA PENGURUS PUSAT
SEBAGAI PENJABARAN PROGRAM UMUM.
(2)
SEKURANG-KURANGNYA DIADAKAN SATU KALI DIANTARA DUA MUNAS
(3)
DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS PUSAT.
Pasal 41
(1) WEWENANG RAPAT KERJA DAERAH
MELIPUTI :
a.
MENGEVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
PENGURUS DAERAH;
b.
MENETAPKAN PROGRAM KERJA PENGURUS
DAERAH SEBAGAI PENJABARAN PROGRAM DAERAH.
(2)
SEKURANG-KURANGNYA DIADAKAN SATU KALI DIANTARA DUA MUSDA.
(3)
DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS DAERAH.
Pasal 42
(1) WEWENANG RAPAT KERJA CABANG
MELIPUTI :
a.
MENGEVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
PENGURUS CABANG;
b.
MENETAPKAN PROGRAM KERJA PENGURUS
CABANG SEBAGAI PENJABARAN PROGRAM CABANG.
(2)
SEKURANG-KURANGNYA DIADAKAN SATU KALI DIANTARA DUA MUSCAB.
(3)
DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS CABANG.
BAB
XIII
TATA CARA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 43
HAK SUARA DAN HAK BICARA
BAGI PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT YANG DIATUR DALAM BAB III ANGGARAN
RUMAH TANGGA INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
a. HAK SUARA ADALAH HAK YANG DIMILIKI
OLEH SEORANG PESERTA DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN BERDASARKAN SUARA TERBANYAK.
b. HAK BICARA ADALAH HAK YANG DIMILIKI
OLEH SEORANG PESERTA DALAM MENGEMUKAKAN PENDAPAT, USUL ATAU SARAN DALAM SETIAP
PERSIDANGAN.
PasaL 44
(1). MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT SEPERTI YANG TERSEBUT DALAM BAB XI
ANGGARAN DASAR ADALAH SAH, APABILA DIHADIRI OLEH LEBIH DARI ½ (SETENGAH)
JUMLAH PESERTA.
(2). PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA AZASNYA DIUSAHAKAN SEJAUH MUNGKIN
SECARA MUSYAWARAH UNTUK MENCAPAI MUFAKAT DAN APABILA HAL INI TIDAK MUNGKIN,
MAKA KEPUTUSAN AKAN DIAMBIL BERDASARKAN SUARA TERBANYAK.
(3). DALAM HAL MUSYAWARAH MENGAMBIL KEPUTUSAN TENTANG PEMILIHAN
PIMPINAN, SEKURANG-KURANGNYA 2/3 (DUA PERTIGA) DARI JUMLAH YANG
HADIR.
BAB
XIV
KEUANGAN DAN
KEKAYAAN ORGANISASI
Pasal 45
(1). IURAN ANGGOTA, SUMBANGAN-SUMBANGAN
YANG TIDAK MENGIKAT DAN USAHA YANG SAH DIATUR DAN DILAKSANAKAN OLEH ORGANISASI.
(2). KEKAYAAN ORGANISASI ADALAH
BARANG-BARANG BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK YANG DIDAPAT MELALUI PEMBERIAN MAUPUN
USAHA ORGANISASI.
BAB XV
ATRIBUT ORGANISASI
Pasal 46
(1). BENTUK, MAKNA DAN ARTI LAMBANG
FKPPI, KELUARGA BESAR FKPPI, PANJI/PATAKA DAN BENDERA FKPPI ADALAH SEPERTI YANG
TERLAMPIR DALAM LAMPIRAN ANGGARAN RUMAH TANGGA INI DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG
TIDAK TERPISAHKAN.
(2). UKURAN LAMBANG,
PANJI / PATAKA, BENDERA, SERAGAM ORGANISASI DAN KELENGKAPANNYA
SERTA TATA CARA PENGGUNAANNYA DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.
Pasal 47
(1). HYMNE DAN MARS KELUARGA BESAR FKPPI
SEPERTI YANG TERLAMPIR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA INI DAN MERUPAKAN BAGIAN
YANG TIDAK TERPISAHKAN.
(2). TATA CARA PENGGUNAAN HYMNE DAN MARS
KELUARGA BESAR FKPPI DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI
BAB XVI
P E N U T U P
Pasal 48
(1). HAL-HAL YANG BELUM DIATUR DALAM
ANGGARAN RUMAH TANGGA INI AKAN DITETAPKAN DALAM PERATURAN / KEPUTUSAN-KEPUTUSAN
ORGANISASI YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA.
(2). ANGGARAN RUMAH TANGGA INI BERLAKU
SEJAK TANGGAL DITETAPKAN.
Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 14 Oktober 2003
PRESIDIUM
MUSYAWARAH NASIONAL VII
FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI
PURNAWIRAWAN DAN
PUTRA PUTRI TNI-POLRI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar