AD GM FKPPI
Lampiran I
:
Keputusan Musyawarah Nasional VIII GM FKPPI 2007
Nomor
: SKEP-04/MUNAS VIII/GM FKPPI/X/2007
Tanggal : 30 Oktober 2007
ANGGARAN DASAR
PEMBUKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, DIDORONG OLEH KEINGINAN
LUHUR DAN SADAR SEPENUHNYA AKAN TANGGUNG JAWAB KAMI SEBAGAI PUTRA PUTRI BANGSA
INDONESIA YANG BERTEKAD MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
BERDASARKAN PANCASILA SEBAGAI LANDASAN IDIIL DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSIONAL .
BAHWA KAMI GENERASI MUDAPUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA
PUTRI TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG LAHIR
DARI PATRIOT-PATRIOT BANGSA INDONESIA SADAR AKAN FUNGSINYA SEBAGAI GENERASI
PENERUS BERKEWAJIBAN MELANJUTKAN CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, YAKNI
MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA.
BAHWA DENGAN INI KAMI GENERASI MUDA PUTRA PUTRI
PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI MEMBENTUK SUATU ORGANISASI
KEMASYARAKATAN YANG BERNAMA GENERASI MUDA FORUM KOMUNIKAKSI PUTRA PUTRI
PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI YANG DISINGKAT GENERASI MUDA FKPPI YANG
MERUPAKAN BAGIAN DARI KELUARGA BESAR FKPPI DAN KELUARGA BESAR TNI-POLRI SEBAGAI
WADAH UNTUK MEMPERSIAPKAN / MEMBERDAYAKAN KADER BANGSA DIBAWAH PEMBINAAN
PANGLIMA TNI BESERTA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
BAHWA UNTUK MAKSUD DAN TUJUAN TERSEBUT DIATAS, DEMI TERTIB
DAN TERATURNYA MEKANISME ORGANISASI, MAKA DISUSUNLAH ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI BERIKUT :
BAB - I
NAMA, WAKTU DAN
KEDUDUKAN
Pasal 1
1) ORGANISASI INI BERNAMA : FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI
PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI DISINGKAT FKPPI.
2) FKPPI BERDIRI PADA TANGGAL 12 SEPETEMBER 1978 DI JAKARTA DAN DIKEMBANGKAN
MENJADI ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER 1995, UNTUK WAKTU
YANG TIDAK DITENTUKAN.
3) PUSAT ORGANISASI FKPPI BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
BAB - II
STATUS DAN KEDAULATAN
Pasal 2
1) GENERASI MUDA FKPPI ADALAH
ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN KESEJARAHAN DENGAN
PEPABRI DAN MEMPUNYAI HUBUNGAN KOORDINATIF DENGAN PP, POLRI ,PPAD, PPAU DAN
PPAL BERSUMBER DARI IKATAN EMOSIONAL, ASPIRASI DAN CITA-CITA DALAM LINKGKUP
KELUARGA BESAR TNI DAN KELUARGA BESAR POLRI DIBAWAH PEMBINAAN
PANGLIMA TNI DAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA.
2) GENERASI MUDA FKPPI ADALAH
ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN KOORDINATIF DAN
KONSULATIF DENGAN FKPPI BERSUMBER DARI IKATAN KESEJARAHAN, EMOSIONAL, ASPIRASI
DAN CITA-CITA DALAM LINKGKUP KELUARGA BESAR FKPPI DIBAWAH PEMBINAAN PANGLIMA TNI DAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA.
Pasal 3
KEDAULATAN TERTINGGI ORGANISIASI ADA PADA ANGGOTA DAN DILAKSANAKAN SEPENUHNYA
DIDALAM MUSYAWARAH NASIONAL.
BAB – III
AZAS DAN SIFAT
Pasal 4
GENERASI MUDA FKPPI BERAZASKAN PANCASILA.
Pasal 5
1) GENERASI MUDA FKPPI ADALAH SALAH SATU KOMPONEN KEKUATAN
BANGSA.
2) GENERASI MUDA FKPPI ADALAH ORGANISIASI KEMASYARAKATAN YANG
BERSIFAT INDEPENDEN.
3) GENERASIMUDA FKPPI ADALAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG
BERANGGOTAKAN PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI.
BAB - IV
LANDASAN DAN PEDOMAN JUANG FKPPI
TNI-POLRI.
Pasal 6
LANDASAN JUANG GENERASI MUDA FKPPI
ADALAH :
a. SEMANGAT SUMPAH PEMUDA.
b. SEMANGAT JUANG 45
c. SEMANGAT SAPTA MARGA
d. SEMANGAT TRI BRATA
Pasal 7
PEDOMAN JUANG FKPPI ADALAH
a. IKRAR KELUARGA BESAR FKPPI (Yang disebut IKRAR FKPPI).
b. TEKAD KELUARGA BESAR FKPPI (yang disebut TEKAD FKPPI).
c. GERAK JUANG KELUARGA BESAR FKPPI
(yang disebut GERAK JUANG FKPPI).
d. MOTIVASI JUANG KELUARGA BESAR FKPPI (Yang disebut MOTIVASI
JUANG FKPPI.
Pasal 8
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PASAL 6
( ENAM ) DAN PASAL 7 ( TUJUH ) SECARA PERIODIK, GENERASI MUDA FKPPI
MENYELENGGARAKAN FORUM-FORUM BERSAMA YANG DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.
BAB - V
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 9
1) GENERASI MUDA FKPPI MENGHIMPUN PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN
PUTRA PUTRI TNI-POLRI UNTUK MENJADI MANUSIA YANG BERKEPRIBADIAN PANCASILA DAN
BERWATAK LUHUR SEHINGGA TERBENTUK KADER-KADER PIMPINAN BANGSA YANG
MEMILIKI :
a. KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA SERTA SIKAP MENTAL,
MORAL DAN BUDI PEKERTI YANG LUHUR.
b. KECERDASAN, TANGGAP DAN TERAMPIL SERTA SEHAT JASMANI DAN
ROHANI.
c. KESETIAAN DAN PENGABDIAN PADA NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEHINGGA MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA YANG
PANCASILAIS DAN MEWUJUDKAN PUTRA PUTRI YANG BERWATAK TERPUJI, MEMILIKI RASA
SOLIDARITAS, SERTA MEMPUNYAI PEMIKIRAN DAN ORIENTASI KEPADA PEMBAHARUAN DAN
PEMBANGUNAN UNTUK KEMAJUAN BANGSA DAN NEGARA INDONESIA
2) GENERASI MUDA FKPPI BERMAKSUD MENGGALANG POTENSI SEGENAP
PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI DAN MENJADIKAN PENGGERAK PEMBANGUNAN
NASIONAL DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA DAN
UNDANG - UNDANG DASAR 1945.
Pasal 10
1) GENERASI MUDA FKPPI BERTUJUAN MENGGALANG PERSATUAN DAN
KESATUAN UNTUK MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN SEMANGAT PENGABDIAN KEPADA
ORGANISASI, BANGSA DAN NEGARA SEBAGAI WUJUD KEPEDULIAN CINTA TANAH AIR.
2) GENERASI MUDA FKPPI BERTUJUAN MENGEMBANGKAN DAN
MENDAYAGUNAKAN POTENSI YANG DIMILIKI PUTRA PUTR PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI
TNI-POLRI SEHINGGA TERBENTUK CIPTA DAN KARYA DALAM SEMANGAT KEBERSAMAAN YANG
DIABADIKAN UNTUK KESEJAHTERAAN ANGGOTA.
Pasal 11
1) GENERASI MUDA FKPPI SEBAGAI ORGANISASI BERFUNGSI
MENJEMBATANI BERBAGAI LATAR BELAKANG SOSIAL SEGENAP PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN
DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI UNTUK MENJALIN KERJA SAMA YANG BERSIFAT KEKERABATAN
DARI SUMBER YANG SAMA SECARA SERASI, SEIMBANG DAN SELARAS SEHINGGA TERCAPAI
CITA-CITA BERSAMA.
2) GENERASI MUDA FKPPI BERFUNGSI
SEBAGAI DINAMISATOR, MEDIATOR, STABILISATOR, KATALISATOR DAN KOMUNIKATOR DALAM KEPENTINGAN
POLITIK BANGSA.
BAB - VI
U S A
H A
Pasal 12
UNTUK MENCAPAI TUJUAN YANG DIMAKSUD PASAL 9, GENERASI MUDA
FKPPI MENITIK BERATKAN USAHANYA PADA :
1) MENINGKATKAN IMAN DAN TAQWA SEBAGAI WUJUD PENGAMALAN
PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
2) MENINGKATKAN DAN MEMPERTEBAL SEMANGAT PENGABDIAN DEMI
MEMPERKOKOH PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA SERTA MENERUSKAN PEMBAHARUAN DALAM
PEMBANGUNAN NASIONAL.
3) MENDORONG TERCIPTANYA PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI USAHA
BERSAMA YANG BERASASKAN KEKELUARGAAN DALAM MENINGKATKAN KEMAKMURAN, PEMERATAAN
DAN KESEJAHTERAAN BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.
4) MENGEMBANGKAN TATANAN SOSIAL EKONOMI YANG MANDIRI SEBAGAI
USAHA BERSAMA SERTA MENDORONG KEMITRAAN USAHA YANG DIABADIKAN SEPENUHNYA UNTUK
KESEJAHTERAAN PUTRA PUTRI PUTNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI DALAM LINGKUP
KELUARGA BESAR FKPPI.
5) MENDORONG, MENGEMBANGKAN DAN MENINGKATKAN TERSELENGGARANYA
PENDIDIKAN SERTA PELATIHAN KETENAGA-KERJAAN, SEHINGGA TERWUJUDNYA SUMBER DAYA
MANUSIA YANG TERAMPIL, PROFESIONAL DAN PRODUKTIF GUNA IKUT SERTA DALAM MENGISI
PEMBANGUNAN NASIONAL.
6) MENINGKATKAN KUALITAS ANGGOTA UNTUK MENJADI KADER YANG
BERWAWASAN KEBANGSAAN.
7) MENJALIN KERJASAMA DAN MENCIPTAKAN SUASANA KEKELUARGAAN
DENGAN SESAMA POTENSI ORGANISASI KEMASYARAKATAN LAINNYA.
BAB - VII
KEANGGOTAAN DAN KADER
Pasal 13
1) SISTEM KEANGGOTAAN GENERASI MUDA FKPPI ADALAH STELSEL
AKTIF.
2) ANGGOTA FKPPI TERDIRI DARI
a. ANGGOTA BIASA
b. ANGGOTA LUAR BIASA
c. ANGGOTA KEHORMATAN.
3) KETENTUAN SELANJUTNYA MENGENAI KEANGGOTAAN DAN KADER DIATUR
DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.
Pasal 14
1) KADER GENERASI MUDA FKPPI ADALAH ANGGOTA ANGGOTA GENERASI
MUDA FKPPI YANG MERUPAKAN TENAGA INTI RUMAH TANGGA.
2) KETENTUAN SELANJUTNYA MENGENAI KEANGGOTAAN DAN KADER DIATUR
DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.
BAB - VIII
K E U A N G A N
Pasal 15
1) KEUANGAN ORGANISASI DIPEROLEH DARI :
a. IURAN ANGGOTA
b. USAHA YANG SAH
c. BANTUAN YANG TIDAK MENGIKAT
2) TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGATURAN KEUANGAN DIATUR DALAM
ANGGARAN RUMAH TANGGA
BAB - IX
A T R I B U T
Pasal 16
1) ATRIBUT GENERASI MUDA FKPPI TERDIRI DARI :
a.
LAMBANG
b.
PANJI / PATAKA
c.
BENDERA
d.
SERAGAM ANGGOTA DAN
KELENGKAPANNYA
2) BENTUK, MAKNA, ARTI, DAN UKURAN LAMBANG GENERASI MUDA FKPPI
SERTA TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG DAN ATRIBUT LAINNYA DITETAPKAN DALAM
ANGGARAN RUMAH TANGGA.
BAB - X
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 17
1)
PEMBINA GENERASI MUDA FKPPI DITINGKAT PUSAT ADALAH
PANGLIMA TNI, KAPOLRI, KEPALA STAFF ANGKATAN DAN KETUA UMUM DPP PEPABRI
2)
PEMBINA GENERASI MUDA FKPPI DITINGKAT DAERAH/CABANG/RAYON
ADALAH PIMPINAN KESATUAN TNI-POLRI DAN KETUA PEPABRI SETEMPAT.
3)
DEWAN PERTIMBANGAN ADALAH DEWAN YANG BERADA DITINGKAT
PUSAT.
4)
DEWAN PENASET ADALAH DEWAN YANG BERADA DITINGKAT
DAERAH/CABANG/RAYON
5) PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPI
MEMBAWAHI DAN MENG-ORGANISIR PENGURUS DAERAH DAN BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA NEGARA
INDONESIA.
6) PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPI MEMBAWAHI DAN
MENGORGANISIR PENGURUS CABANG DAN BERKEDUDUKAN DIIBUKOTA PROVINSI.
7) PENGURUS CABANG GENERASI MUDA FKPPI MEMBAWAHI DAN
MENGORGANISIR PENGURUS RAYON DAN BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA KABUPATEN//KOTA
8) PENGURUS RAYON GENERASI MUDA FKPPI MEMBAWAHI DAN
MENGORGANISIR ANGGOTA DAN ATAU ANGGOTA DAN BERKEDUDUKAN DI KECAMATAN.
9) KOORDINATOR ANGGOTA GENERASI MUDA MEMBAWAHI DAN
MENGORGANISIR ANGGOTA DAN BERKEDUDUKAN DI KOMPLEKS PERUMAHAN
TNI-POLRI/DESA/KELURAHAN.
10) MEKANISME SUSUNAN ORGANISASI DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH
TANGGA.
BAB - XI
K E P E N G U R U S A N
Pasal 18
1) KEPENGURUSAN GENERASI MUDA FKPPI DI TINGKAT PUSAT DIPILIH
DAN DISAHKAN MELALUI MUSYAWARAH NASIONAL DAN DIKUKUHKAN OLEH DEWAN PEMBINA
2) KEPENGURUSAN GENRASI MUDA FKPPI DITINGKAT DAERAH/PROVINSI DIPILIH
DAN DISAHKAN MELALUI MUSYAWARAH DAERAH ( MUSDA ) DAN DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS
PUSAT GENERASI MUDA FKPPI ATAU DEWAN PEMBINA DAERAH.
3) KEPENGURUSAN GENERASI MUDA FKPPI DITINGKAT CABANG /
KABUPATEN / KOTA DIPILIH DAN DISAHKAN MELALUI MUSYAWARAH CABANG ( MUSCAB ) DAN
DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPI ATAU DEWAN PEMBINA CABANG.
4) KEPENGURUSAN GENERASI MUDA FKPPI DITINGKAT RAYON /
KECAMATAN DIPILIH DAN DISAHKAN MELALUI MUSYAWARAH RAYON ( MUSRA ) DAN
DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS CABANG GENERASI MUDA FKPPI ATAU DEWAN PEMBINA RAYON.
5) KOORDINATOR ANGGOTA DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH
PENGURUS RAYON GENERASI MUDA FKPPI.
6) SUSUNAN DAN WEWENANG PENGURUS AKAN DIATUR DALAM ANGGARAN
RUMAH TANGGA.
BAB - XII
BADAN-BADAN
Pasal 19
1) BADAN-BADAN TERDIRI DARI :
a. LEMBAGA
b. KOPERASI
c. YAYASAN
2) PENJELASAN DAN KETENTUAN MENGENAI BADAN-BADAN DIATUR DALAM
ANGGARAN RUMAH TANGGA.
BAB - XIII
PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 20
PERMUSYAWARATAN
FKPPI TERDIRI DARI ;
1. MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS)
2. MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA (MUNASLUB)
3. MUSYAWARAH DAERAH (MUSDA)
4. MUSYAWARAH CABANG (MUSCAB)
5. MUSYAWARAH CABANG RAYON (MUSRA)
Pasal 21
1) RAPAT-RAPAT PENGURUS GENERASI MUDA FKPPI TERDIRI DARI RAPAT
KERJA, RAPAT PIMPINAN, RAPAT DEWAN PERTIMBANGAN, RAPAT KONSULTASI, RAPAT
KOORDINASI, RAPAT DEWAN PENASEHAT DAN RAPAT PENGURUS.
2) RAPAT-RAPAT KERJA GENERASI MUDA FKPPI TERDIRI DARI :
a. RAPAT KERJA PUSAT
b. RAPAT KERJA DAERAH
c. RAPAT KERJA CABANG
d. RAPAT KERJA RAYON
3) RAPAT-RAPAT PIMPINAN GENERASI MUDA FKPPI TERDIRI DARI :
a. RAPAT PIMPINAN PUSAT
b. RAPAT PIMPINAN DAERAH
c. RAPAT PIMPINAN CABANG
d. RAPAT PIMPINAN RAYON
4) RAPAT-RAPAT KONSULTASI GENERASI MUDA FKPPI TERDIRI
DARI :
a. RAPAT KONSULTASI PENGURUS PUSAT GENERASI MUDA FKPPI
DENGAN DEWAN PERTIMBANGAN
b. RAPAT KONSULTASI PENGURUS DAERAH GENERASI MUDA FKPPI DENGAN
DEWAN PENASEHAT DAERAH.
c. RAPAT KONSULTASI PENGURUS CABANG
GENERASI MUDA FKPPI DENGAN DEWAN PENASEHAT CABANG.
5) RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI ANTARA GENERASI MUDA
FKPPI DAN FKPPI TERDIRI DARI :
a. RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI TINGKAT PUSAT
b. RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI TINGKAT DAERAH
c. RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI
TINGKAT CABANG
BAB - XIV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 22
1) PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA DAPAT
DILAKUKAN PADA MUSYAWARAH NASIONAL ATAU MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA YANG
DILAKUKAN KHUSUS UNTUK ITU.
2) DIHADIRI OLEH SEKURANG-KURANGNYA OLEH 2/3 DARI PESERTA
UTUSAN DAERAH DAERAH DAN 2/3 PESERTA UTUSAN CABANG.
3) KEPUTUSAN ADALAH SAH APABILA
DISETUJUI OLEH 2/3 DARI PESERTA YANG HADIR.
BAB - XV
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 23
1) GENERASI MUDA FKPPI HANYA DAPAT DIBUBARKAN DENGAN
MUSYAWARAH NASIONAL ATAU MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA YANG DIADAKAN KHUSUS
UNTUK ITU.
2) DIHADIRI OLEH SEKURANG-KURANGNYA ¾ DARI PENGURUS DAERAH DAN
¾ PENGURUS CABANG.
3) KEPUTUSAN ADALAH SAH APABILA
DISETUJUI OLEH 2/3 DARI PESERTA YANG HADIR.
BAB - XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
HAL-HAL YANG BELUM DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR INI AKAN
DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA,
Pasal 25
ANGGARAN DASAR INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar